Ratusan Kepala Desa Dan Lurah Di Kabupaten Magetan Mengikuti Sosialisasi Pembinaan Administrasi Desa

oleh

MAGETAN.GSINews.Net – Sebanyak 237 Kepala Desa dan Lurah di Kabupaten Magetan mengikuti sosialisasi Pembinaan Administrasi Desa yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. Bertempat di Kantor Kelurahan Tawang Anom Jl Timor no 49 ratusan Kades dan Lurah selama 3 hari akan menerima materi terkait pembinaan administrasi desa dari sejumlah pemateri. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Iswahyudi Yulianto mengatakan, sosialisasi Pembinaan Administrasi Desa sangat penting bagi aparat desa untuk memahami 3 perbub terkait pembuatan perdes, tata naskah di desa dan kewenangan. “Program ini sangat penting karena  memiliki nilai yang sangat berbeda secara mendasar dan desa perlu memahami itu,” ujarnya Kamis (20/09/2018).

Iswahyudi Yulianto juga menambahkan, sosialisasi pembinaan administrasi desa juga akan memberikan pemahaman kepada kepala desa dan lurah untuk memahami 50 kewenangan yang diberikan kepada  desa. Melalui kewenangan tersebut desa harus melakukan pengesahan peraturan desa agar pembangunan desa bisa berjalan. Pengesahan perdes juga merupakan legalitas untuk pencairan anggaran. “Sesuai dengan Undang Undang no 6 , ada 50 kewenangan yang diberikan kepada desa dan itu harus diperdes kan, apabila tidaK diperdesakan maka tidak bisa dilaksanaka pembangunan, dan sebagai dasar pencairan anggaran 2019.

Terkait sejumlah desa yang memberdayakan sanggar seni untuk menopang kegiatan desa, Iswahyudi mempersilahkan selagi sanggar seni tersebut merupakan milik desa bukan sanggar seni milik perorangan. Melalalui sosialisasi Pembinaan Administrasi Desa akan meminimalisir ketidak tahuan aparatur desa terhadap peraturan perundang undangan sehingga terhindar dari permasalahan hukum terkait pengelolaan anggaran. Kepada desa untuk mencermati sebaik mungkin sehingga memosting anggaran sesuai dengan anggaran yang diwajibkan oleh perundang undangan. Terkait Kepala Desa maupun Lurah yang terjerat kasus hukum terkait penyelewengan anggaran, Iswahyudi Yulianto memastikan  kassu tersebut akan berakhir di ranah hukum. “ Kalu sudah menjadi kajian kejaksaan, kalaupun uang dikembalikan, masalah hukum tetap berjalan. Masalah hukum tidak akan hilang meskipun uang itu dikembalikan,” pungkasnya. (GSINews-Soek)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *