Rapat Pleno Penetapan DCT Pileg KPU Kab Madiun Di Warnai Protes

oleh

MADIUN.GSINews.Net-Kamis siang tanggal 20 september 2018 di ball room Hotel Aston Madiun Jawa Timur, pihak Bawaslu mengajukan protes terhadap Komisi Pemilihan Umum Kab.Madiun yang tetap menetapkan sepuluh anggota BPD aktif masuk dalam daftar pileg 2019 mendatang.

Menurut Bawaslu BPD itu termasuk salah satu lembaga yang mana anggotanya wajib mengundurkan diri apabila maju ke pileg, baik DPR maupun DPRD. Hal ini mengacu pada Permendagri no.10 tahun 2016 tentang Keuangan Negara, karena BPD itu dibiayai oleh keuangan negara baik dari operasional dan tunjangannya.

Aksi protes ini dilontarkan dalam rapat pleno terbuka, setelah pihak Bawaslu menemukan 10 nama caleg yang bekerja sebagai Badan Permusyawaratan Desa(BPD), akan tetapi belum mengundurkan diri atau masih aktif. Surat pengunduran diri seharusnya diserahkan 1 hari sebelum penetapan DCT oleh KPU. Apabila surat pengunduran diri diserahkan pada saat penetapan DCT, hal tersebut dianggap sudah menyalahi aturan.

Ketua KPU Kab.Madiun Anwar Sholeh Azzarkoni menjelaskan, bahwa sebenarnya pihak KPU sudah menerima surat dari bawaslu terkait 24 nama caleg yang bermasalah. Terkait caleg yang bekerja di BPD pihak KPU sudah meminta kepada seluruh partai agar para caleg yang masih aktif segera melampirkan surat pengunduran diri.

Untuk selanjutnya caleg yang masih aktif di BPD diwajibkan menyerahkan surat pengunduran diri dengan batas waktu sampai kamis malam pukul 00. Apabila ada caleg yang masih aktif di BPD dan tidak menyerahkan surat pengunduran dirinya sampai batas waktu yang ditentukan, maka pihak KPU akan berkoordinasi dengan Bawaslu.(GSINews-Noor)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *