,

Puluhan Warga Demo Polsek Patianrowo, Kasus Pemalsuan Tanda Tangan BPD APBDes

oleh

Foto : Sejumlah perwakilan warga Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, mendatangi Polsek Patianrowo terkait dugaan pemalsuan tanda tangan (Roy/GSINews.Net).

NGANJUK.GSINews.Net – Sejumlah perwakilan warga Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, mendatangi Polsek Patianrowo. Pada Selasa 8 Oktober 2019. Hal itu dilakukan warga untuk mengetahui perkembangan tindak lanjut dugaan pemalsuan tanda tangan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pengesahan APBDes tahun 2015 dan tahun 2017.

Koordinator Perwakilan Warga Desa Ngepung Suyadi mengatakan, terjadinya dugaan pemalsuan tanda tangan di APBDes dinilai suatu pelanggaran. Hanya saja, pihaknya belum mengetahui masuk dalam kategori apa dugaan pemalsuan tanda tangan anggota BPD dalam APBDes.

Dijelaskan Suyadi, pihaknya menduga adanya dugaan pemalsuan tanda tangan anggota BPD tersebut untuk memuluskan sejumlah program dalam anggaran desa. Program tersebut sebenarnya tidak boleh dibiayai APBDes, tetapi tetap dialokasikan dan dimasukkan dalam Anggaran Desa. Oleh karena itu warga ingin penjelasan hasil kajian dari Polsek Patianrowo dan meminta di ikutkan gelar perkara.Pelanggaran dalam pelaksanaan APBDes itu masuk kasus administrasi atau pidana hukum. Dan warga siap mengusung laporan ke Polisi bila itu masuk kategori pidana hukum

Sementara itu, Kapolsek Patianrowo AKP Joni Suprapto SH, meminta waktu untuk gelar perkara atas persoalan di Desa Ngepung. Namun Kapolsek Patianrowo AKP Joni Suprapto SH mengaku, pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan penyidik terkait dan sejumlah pihak untuk mengkaji dan membahas persoalan tersebut. Dan persoalan tersebut harus diselesaikan dengan baik, sehingga di lapangan tidak menimbulkan gejolak masyarakat.

Sementara menunggu gelar perkara dengan jajaran penyidik Polres Nganjuk, maka di putuskan hari Jumat 11 Oktober mendatang. Kapolsek Kertosono AKP Joni Suprapto SH berharap, sudah ada solusi terbaik. Jika kasus tersebut masuk pelanggaran administrasi maka akan diselesaikan Inspektorat dan jika masuk  pelanggaran Pidana akan diteruskan ke pasal 263 KUHP.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *