,

Puluhan Warga, mengatasnamakan LSM MAPAK, Lakukan Aksi Demo Di BPN Nganjuk

oleh

Foto : Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional 9 Desember 2019, banyak terlihat adanya spanduk berisikan perlawanan terhadap segala bentuk korupsi yang dipasang oleh LSM MAPAK (Masyarakat Peduli Anti Korupsi) (Roy/GSINews.Net).

NGANJUK.GSINews.Net – Peringati Hari Anti Korupsi Internasional 9 Desember 2019, hampir di tempat strategis wilayah Kabupaten Nganjuk kini banyak terlihat adanya spanduk berisikan perlawanan terhadap segala bentuk korupsi yang dipasang oleh LSM MAPAK (Masyarakat Peduli Anti Korupsi).

Puluhan warga di Nganjuk, yang mengatasnamakan LSM MAPAK, Senin 9 Desember melakukan aksi demo di depan Kantor BPN Nganjuk, massa menuding Bpn ikut bermain dalam menentuakn besaran biaya PTSL dan diduga ikut menerima dana pungli PTSL.

Sempat terjadi ketegangan saat masuk kantor BPN Nganjuk antara massa dengan petugas BPN, karena jumlah perwakilan massa yang masuk untuk mediasi dibatasi.

Massa yang tergabung dalam masyarakat anti korupsi nganjuk mendemo Kantor Badan Pertanahan Nganjuk, massa menduga BPN ikut terlibat atas pungli pengurusan sertifikat program PTSL yang tarikannya antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta  perbidang. Padahal sesuai dengan SKB 3 meneri biaya pra hanya sebesar Rp 150 ribu saja, dan biaya pengurusan sertifikat di BPN sudah dibiayai oleh dana dipa. Warga menuding BPN ikut andil dalam menentukan besarannya biaya PTSL, dan juga diduga menerima aliran dana pungutan biaya tersebut.

Menurut Korlap aksi Supriono, banyak kasus yang terjadi atas pugli biaya pengurusan sertifikat dalam program PTSL di Nganjuk, dengan tarikan sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta rupiah namun dalam peringatan Hari Anti Korupsi Internasional ini pihaknya kembali mengkritisi proses laporan dugaan kasus korupsi di Kejari, yaitu kasus dugaan korupsi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan dugaan Korupsi Dana Desa. Dari keterangan sejumlah  warga, bahwa biaya itu juga sebagai jatah dari petugas BPN, jelas Supriono.

Sementara menurut Sugeng Satriawan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Nganjuk, biaya PTSL Rp 150 ribu merupakan biaya pra pengurusan, dan sesuai dengan SKB 3 menteri diperbolehkan menarik lebih dari Rp 150 ribu sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

Sugeng Satriawan juga membantah adanya tuduhan bahwa ada oknum BPN yang bermain dan menerima dana dari PTSL, sebab jelas melarang petugas BPN meneriama dana dari PTSL, dan jika ditemukan akan ditindak tegas.

Usai mendapatkan jawaban, massa melanjutkan aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk, Pengadilan Negeri dan Pemkab Nganjuk serta Mapolres Nganjuk.

Supriono juga menjelaskan, dari dua kasus diatas bisa diduga bahwa di Kejari Nganjuk banyak mafia kasus yang ujung-ujungnya proses hukum tidak bisa diharapkan terlalu banyak oleh masyarakat. Banyak laporan dugaan korupsi Dana Desa ke Kejaksaan Negeri Nganjuk juga tidak jelas tindaklanjutnya alias dipeti eskan. Padahal para pelapor, terlapor dan saksi-saksi juga sudah diperiksa dan sudah dimintai keterangan, Massa menuntut agar tidak ada praktek jual beli keputusan sidang, dan jual beli pasal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *