,

Komisi I Dprd Nganjuk, Panggil Bpn, Ppat Dan Bapenda Soal Sertifikat Rumah

oleh

Foto : Anggota Dprd Nganjuk dari komisi 1 melakukan dengar pendapat dengan bpn, pejabat pembuat akta tanah (ppat) dan bapenda nganjuk (Roy/GSINews.Net).

NGANJUK.GSINews.Net – Dprd Nganjuk dari Komisi 1 memanggil sejumlah pejabat Pertanahan, Ppat dan Bapenda Kabupaten Nganjuk.

Hal ini dilakukan karena masih banyaknya pengaduan atas mahalnya pengurusan sertifikat tanah, sementara Pihak bpn mengaku ada penurunan pengajuan sertifikat ptsl akibat banyaknya pengaduan tersebut.

Anggota Dprd Nganjuk dari komisi 1 melakukan dengar pendapat dengan bpn, pejabat pembuat akta tanah (ppat) dan bapenda nganjuk. Rapat dengar pendapat dipimpin oleh ketua komisi 1 Mashudi.

Menurut Mashudi, hearing dilakukan setelah adanya pengaduan dari sejumlah warga yang mengeluh dengan mahalnya biaya pengurusan sertifikat di ppat dimana penjual terbebani biaya pajak 2,5 persen dan pembeli 5 persen.

Selain itu juga adanya keluhan lamanya proses sertifikat yang ada di bpn. Pihak Dprd akan mengusulkan membuat perda guna menjembatani harga tersebut agar tidak terlalu membebani bagi masyarakat yang tidak mampu.

Sementara Kepala Bpn Nganjuk, Edison Lumbambatu mengaku dengan banyaknya laporan dan keluhan itu, pagu pengurusan sertifikat melalui program ptsl tahun ini berkurang, Tahun 2019 pengurusan sertifikat ptsl sebanyak 56 ribu bidang tanah dan 30.900 sertifikat, namun tahun ini menurun jadi 37 ribu bidang tanah dan 35 ribu sertifikat.

Diharapkan dengan hearing tersebut, bisa memunculkan solusi guna meringankan beban warga dan target pembuatan sertifkat ptsl bisa capai target.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *