,

Kip Jabar Dorong DPR Bahas RUU PDP

oleh

Foto : Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menggelar acara Fokus Group Discussion berkaitan dengan rancangan undang undang perlindungan data pribadi (Fazar Kurniawan/GSINews.Net).

BANDUNG.GSINews.Net – Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menggelar acara Fokus Group Discussion, acara tersebut di selenggarakan di Aula Pikiran Rakyat Bandung dengan tajuk kajian Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi Ruu Pdp.

Hadir Sebagai Narasumber. Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Arif D Kuswardono, Pakar Hukum Tata Negara Unpar Prof Asep Warlan Yusuf, Pakar Hukum Unpad  Dr. Sinta Dewi, Mantan Anggota Komisi 1 Dpr RI Dr. Dedi Djamaludin, Dosen Uin Sgd Bandung, serta Mantan Ketua  Kpu Jabar Dr. Dewi Karnia.

Dalam diskusi tersebut komisi informasi pusat mendorong pemerintah segera membahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat, berkaitan dengan rancangan undang undang perlindungan data pribadi hal ini perlu dilakukan untuk menjamin keamanan warga Negara.

Selain dari data tersebut dijadikan bahan penipuan, serta banyak masyarakat menjadi korbannya, dengan hal itu mendorong agar draf ruu perlindungan data pribadi yang diajukan pemerintah secepatnya dapat di bahas oleh DPR RI.

Arif D Kuswardono selaku Komisioner Informasi Pusat Jakarta mengatakan, Ruu Perlindungan Data Pribadi bersinggungan dengan perundang undangan no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public, terutama dipasal 16 point 9 yang menyebutkan ada empat hal yang dilindungi, yakni mencakup riwayat keluarga,  riwayat kesehatan, riwayat pendidikan serta aset yang dimiliki seseorang.

Prof Asep Warlan selaku Pakar Hukum Tata Negara Unpar mengatakan, bahwa ruu pdp tersebut belum menyentuh secara substansi  sehingga belum layak untuk di bahas di DPR untuk menjadi undang undang, dalam draft ruu pdp tersebut tidak ada kejelasan yang membedakan antara data pribadi dengan data privasi, kemudian tidak ada instrumen yang jelas untuk melindungi data pribadi tersebut.

Sementara itu Ijang Faisal selaku Ketua Kip Jabar mengatakakan, diskusi ini akan ada hubungannya dengan komisi informasi sehingga bisa melakukan kajian  paling tidak di Jawa Barat, yang memiliki penduduk  banyak sekitar 4 juta lebih, acara ini merupakan sebagai bentuk perlindungan Kip Jabar, dalam rangka ikut menjaga data pribadi warga Jawa Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *