,

DPMD Monitoring Penyaluran Blt Dana Desa Margamukti Tahap 2

oleh

Foto : Desa Margamukti kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau blt dana desa tahap ke dua tahun 2020 yang di alokasikan melalui anggaran dana desa bagi warga terdampak covid 19 (Asep T/GSINes.Net).

BANDUNG.GSINews.Net – Pemerintah Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Jawa Barat. Pada Jumat 26 Juni 2020 siang, bersama unsur muspika, para pendamping, serta kasi administrasi pemerintahan desa, Dpmd Kabupaten Bandung, kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau blt dana desa tahap ke dua tahun 2020 yang di alokasikan melalui anggaran dana desa bagi warga terdampak covid 19, bantuan tersebut di berikan secara simbolis oleh Pemerintah Desa Margamukti Haji Odang Kusnadi selaku Kepala Desa, serta di saksikan berbagai unsur seperti muspika, para pendamping, serta perwakilan dinas pemberdayaan masyarakat  Desa Kabupaten Bandung.

Haji Odang Kusnadi selaku Kepala Desa Margamukti mengatakan, keluarga penerima manfaat blt dana desa tahap ke dua tahun 2020 yakni sebanayak 134 kpm, dalam penyalurannya semua warga di undang ke kantor desa serta bagi warga yang tidak bisa hadir dikarenkan sakit, pemerintah desa mengantrkan langsung kepada keluarga penerima manfaat tanpa perantara,  untuk memastikan bantuan yang di berikan oleh pemerintah dapat di terima secara utuh oleh kpm yakni sebesar 600 ribu rupiah.

Sementara itu Kepala Desa juga menegaskan agar para rt dan rw, dapat menjaga kebijkan pemerintah desa tingkat kabupaten serta tingkat pusat, bahwa blt dana desa yang di salurkan melalui pemerintah desa  tidak di lakukan pemotongan oleh pihak rt dan rw sedikit pun, selain itu jika di temukan pemotongan akan di panggil oleh pemerintah desa.

Anjar Lugiyana selaku Kasi Administrasi Pemerintahan Desa Dpmd Kabupaten Bandung menegaskan, bantuan blt dana desa dapat di terima oleh kpm yakni sebesar 600 ribu rupiah, selain itu dirinya juga menghimbau agar dana yang di salurkan dapat diterima langsung oleh kpm serta tidak di lakukan pemotongan oleh pemerintah desa, rt maupun rw, dikarenakan regulasi sudah di tentukan oleh pemerintah pusat  jika di temukan pemotongan pihak dpmd akan melakukan teguran, serta akan memproses sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *