,

Pasca Dilakukan RDP, Dinsos Kabupaten Madiun Akan Lebih Perketat Pengawasan Penyaluran Bansos

oleh

Foto : Dinas Sosial Kabupaten Madiun menggelar apel dan deklarasi bersama sdm program pkh di Halaman Kantor Dinas Sosial (Noor/GSINews.Net).

MADIUN.GSINews.Net – Pasca dilakukan rapat dengar pendapat atau rdp oleh Komisi B Dprd Kabupaten Madiun terkait adanya beras berkutu dalam penyaluran program bantuan pangan non-tunai atau bpnt pada beberapa waktu lalu, dengan menghadirkan sejumlah pihak yang berkaitan dengan penyaluran bansos.

Jumat pagi 10 Juli 2020. Dinas Sosial Kabupaten Madiun langsung menggelar apel dan deklarasi bersama sdm program pkh di Halaman Kantor Dinas Sosial, di Jalan Raya Dungus Kabupaten Madiun, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Anang Kusuma, deklarasi ini dinyatakan sebagai upaya evaluasi serta kepatuhan terhadap kode etik sdm-pkh, setelah adanya permasalahan yang muncul dimasyarakat terkait beras yang berkualitas rendah dalam penyaluran bansos beberapa waktu lalu.

Dinas Sosial Kabupaten Madiun sendiri menyatakan telah merespon cepat dengan adanya laporan dari sejumlah warga miskin penerima bantuan pangan non-tunai (bpnt) di Desa Purworejo Kecamatan Geger dan Desa Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Kepala Dinas Sosial Anang Kusuma berharap, kedepannya kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali untuk itu pihaknya akan semakin memperketat pengawasan semua penyaluran bantuan social, termasuk kontrol barang dari para supplier.

Meski beras yang berkualitas rendah didua desa tersebut telah diganti, Anang mengaku pihaknya tetap melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan kecamatan-kecamatan, terkait bantuan yang diterima keluarga penerima manfaat (kpm) di Wilayah Kabupaten Madiun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *